Plh. Sekda Kota Bima Buka Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko

  • DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
  • Rabu, 14 Juni 2023

Plh. Sekda Kota Bima Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME membuka kegiatan Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko yang dilaksanakan oleh Dinas DPMTSP Kota Bima, bertempat di Aula Hotel Mutmainah, Rabu, 14 Juni 2023.

Plh. Sekda Kota Bima di dampingi oleh Kepala Dinas DPMTSP Kota Bima dan Kepala Perangkat Daerah yang Mendapat Undangan.

Dalam sambutannya beliau menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Kepala Dinas DPMTSP yang telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko.

Beliau juga menyampaikan bahwa Sosialisasi yang terselenggara saat ini sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

"Sosialisasi ini sangat penting, karena menyangkut bagaimana memberikan wawasan dalam berusaha, sehingga kita dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan sehat," ucapnya.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa pemberian ijin saat ini harus berdasarkan tingkat resiko badan usaha.

"Saat ini Dinas DPMTSP sudah memetakan terhadap tingkat resiko dari masing-masing jenis Badan Usaha, maka dari itu Dinas terkait saat mengeluarkan perizinan sudah ada klasifikasi bakunya," ucapnya.

Beliau berpesan kepada Dinas DPMTSP agar memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelaku Badan Usaha dalam hal perizinan.

Di akhir, beliau berharap kepada seluruh peserta sosialisasi agar memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya.

"Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memajukan daerah kita," tutupnya.

Berita Terbaru OPD

Penandatanganan BAR Pajak Pusat atas Belanja Daerah Semester I 2025 Kota Bima

Wali Kota Bima Hadiri Pembukaan Farmer Field Day: Dorong Pertanian Rendah Karbon di Kota Bima

Fokus 2025: Wali Kota Bima Dukung Langkah Dinsos di Sosialisasi Tahap Keempat

Kukuhkan LKKS, Feri Sofiyan : LKKS Energi Baru Bagi Pemda Atasi Masalah Sosial

Wali Kota Bima Ajak PWRI Sosialisasikan Program dan Kebijakan Pemerintah