Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME selaku Sekda Kota Bima memimpin rapat Kelompok Kerja (Pokja) NUFReP dalam rangka pembahasan teknis lahan pembangunan kolam retensi Amahami. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kota Bima.

Rapat dihadiri oleh Kepala BAPPEDA, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Plt. Kabag Hukum, Camat Rasanae Barat, serta Lurah Dara.

Dalam arahannya, Sekda Kota Bima menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil akan membawa dampak, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang. 

"Keputusan yang kita ambil akan ada dampaknya. Kita diberikan kepercayaan untuk menentukan pilihan, dan kita sudah menawarkan alternatif kepada Bank Dunia agar pembangunan kolam retensi tetap berjalan karena ini merupakan komitmen kita bersama," ujarnya.

Beliau menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan kolam retensi sangat penting, sebab proyek tersebut menjadi bagian dari komitmen penanggulangan banjir sekaligus mendukung kelancaran proyek-proyek pembangunan lainnya. Apalagi, lahan di sekitar sungai telah dibebaskan sehingga berpotensi menjadi lahan yang tidak termanfaatkan jika kolam retensi ini tidak diselesaikan.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa alternatif yang telah ditawarkan adalah pengalihan fungsi jalan menjadi area kolam retensi dengan menggeser dari lahan bermasalah di sampingnya. Jalan yang berada di lokasi tersebut direncanakan menjadi bagian dari kolam retensi, dan keputusan tersebut dinilai telah sesuai dengan asas manfaat.

"Untuk itu, pada kesempatan ini kita harus memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Kita juga harus mengetahui secara jelas dampak serta konsekuensi dari pengalihan fungsi tersebut," tegasnya.

Melalui rapat teknis ini, diharapkan pembangunan kolam retensi Amahami dapat segera direalisasikan, sehingga target Pemerintah Kota Bima dalam upaya penanggulangan banjir dapat tercapai secara optimal.