Walikota Hadiri Wawancara dengan Tim Surveyor Akreditasi

  • BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
  • Selasa, 25 Juni 2019

Walikota Bima H Muhammad Lutfi, SE, menghadiri sesi Wawancara Lintas Sektor Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima, yang diselenggarakan oleh Tim Surveior Akreditasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima, Selas 25 Juni 2019.

Walikota Bima didampingi Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan, Kesra dan SDM Drs M Farid MSi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima Hj Rini Indriati, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima.

Walikota mengatakan, akreditasi merupakan upaya yang dilakukan RSUD dalam rangka perbaikan mutu dan kinerja, serta penerapan manajemen resiko yang dilaksanakan secara berkesinambungan di RSUD Kota Bima.

Dikatakannya, Pemerintah Kota Bima berkewajiban mendukung, memotivasi dan memperlancar proses pelaksanaan akreditasi. RSUD Kota Bima memegang peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah sebagai pelayan publik.

"Wawancara akreditasi ini untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan di RSUD  kita itu betul-betul sudah sangat baik dari segala macam kriterianya," kata Walikota.

Dalam wawancara ini, Walikota mengungkapkan bahwasanya semua lintas sektoral yang berada di wilayah Kota Bima, sudah bersinergi dengan mendukung semua kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh RSUD Kota Bima. Usai wawancara, Walikota Bima secara simbolis menyerahkan Plakat Pemerintah Kota Bima dan souvenir khas Bima kepada Tim Surveyor.***

 

Berita Terbaru OPD

Pj Sekda Buka Bimtek Aparatur Kelurahan dan Pembinaan KPM

Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Bima Semester I Tahun 2025

Tampil Memukau di IGA 2025, Wali Kota Bima Paparkan 2 Inovasi Unggulan dan Tantangan Yang Dihadapi

Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan Gelar Silaturahmi dan Audiensi Bersama Ikatan Muhammadiyah Malang

Pj Sekda Kota Bima Hadiri Paripurna DPRD ke-2, Bahas KUA-PPAS dan Kebijakan Pembangunan 2026