Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dr. Tomsi Tohir, ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari kementerian/lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (BAPANAS). serta seluruh pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Senin, 25 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, Tomsi menyampaikan bahwa masalah pengendalian inflasi ini, adalah tugas kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi merupakan tanggung jawab kolektif semua pihak, yang kompeten didalamnya. Untuk itu perlu adanya kolaborasi, koordinasi, dan sinergi lintas sektor, baik pemerintah pusat, maupun daerah, dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, terutama harga komoditas yang masih tinggi.

“Masalah Inflasi ini, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi ini menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi lintas sektor harus terus diperkuat,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Data BPS, bahwa inflasi minggu ke 3 di bulan Agustus ini, tercata 14 Propinsi yang mengalami kenaikan Indek Perkembangan Harga (IPH), semetara 23 Propinsi mengalami penurunan harga di banding Bulan Juli kemarin, adapun 1 Propinsi tercatat relatif stabil.

Sementara itu jenis komoditas penunjang kenaikan harga di 14 Propinsi, masih seperti minggu kemarin, seperti cabai merah, bawang merah, dan beras, namun kenaikan IPH pada tiga jenis komoditas ini hanya terjadi di Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa saja, sementara di luar Pulau Jawa, dan Sumatera, kenaikan IPH di tunjang oleh komoditi, cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah.

Rakor pengendalian inflasi kali ini juga membahas langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah daerah, seperti melakukan koordinasi, dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, mengintensifkan operasi pasar, memantau stok dan distribusi bahan pangan strategis, serta menggencarkan gerakan tanam pangan cepat panen di wilayah masing-masing.

Kegiatan pengendalian inflasi daerah ini, dilakukan secara vidio conference oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota Bima sendiri mengikuti kegiatan ini, bertempat di Ruang Rapat "PARENTA" Kantor Wali Kota Bima, hadir dalam kegiatan ini, Plt. Asisten II Sekda Kota Bima, H. Sukarno, SH, dengan didampingi oleh seluruh Tim TPID Kota Bima, dan Kadis Perkim Kota Bima. Rakor inflasi ini diharapkan adanya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah, demi menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.