Sampaikan LKPJ 2019, Wali Kota Paparkan Capaian Pemerintah Tahun 2019
- BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
- Senin, 16 Maret 2020
Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna ke 7 di ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kota Bima. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm.
Pada kesempatan tersebut Wali Kota Bima menjelaskan capaian kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 untuk setiap Sasaran Strategis Daerah. Untuk sasaran strategis meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator harapan hidup, di tahun 2019 angka harapan hidup ditargetkan 65,5 tahun sedangkan capaian pada angka 70,2 tahun. Pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan.
Untuk sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang diukur dari indeks pendidikan pada tahun 2019 ditargetkan pada angka 10,39 dan realisasi capaiannya meningkat hingga 112 persen dari target yakni mencapai 12,69.
Pada sasaran strategis meningkatnya daya belu masyarakat yang diukur ddengan indikator pengeluaran per kapita taget pengeluaran per kapiea per bulan tahun 2019 adalah Rp 1.200.000,-, sementara capaian yang didapat yakni sebesar Rp 1.399.041,-, dengan demikian terdapat kenaikan tingkat capaian dari target yang ditentukan.
Selanjutnya, sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan yang diukur dengan indikator skorpola pangan harapan yang dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal. Skor ini menjadi instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan. Pada tahun 2019 skor pola pangan harapan ditargetkan pada angka 83,30, sementara capaian kita adalah 86,5 sehingga tingkat capaian adalah 10,59 dari target.
Untuk sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator pertumbuhan PDRB. Target yang ingin dicapai yakni sebesar 5,80 persen dan pertumbuhan PDRB kita adalah 5,22 persen. Sementara, untuk sasaran indikator meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), juga mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan sebesar 60 persen, dapat terealisasi sebesar 66,88 persen. Lebih lanjut, untuk sasaran strategis meningkatnya kesempatan kerja diukur dengan indikator angka pengangguran terbuka, berhasil mencapai 4,182 atau 89 persen dari target yang ditentukan sebesar 3,752.
Demikian pula dengan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada 3 (tiga) indikator pada sasaran strategis ini yaitu nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Opini pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Nilai SAKIP Kota Bima tahun 2019 ditargetkan sebesar 65,58 sementara capaian yang berhasil diraih yakni 67,05 (Kategori B). Skor PPD Kota Bima yang ditargetkan sebesar 3,1934 juga berhasil mencapai kategori baik dengan capaian 3,7595 atau kategori sangat baik. Sementara opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah pada level Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut. Dengan demikian tingkat capaian untuk sasaran strategis ini adalah 101,33 persen dari target.
Selanjutnya untuk sasaran strategis meningkatnya kemandirian keuangan daerah diikur dengan indikator rasio PAD terhadap APBD, dimana target PAD yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah 6 persen dari APBD dan capaian kita berada pada angka 6,212 dan terdapat kenaikan sebesar 104 persen dari target.
Sasaran strategis berikutnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2019, Kota Bima menetapkan target skor IPM sebesar 78,58 dan capaian kita berada pada angka 82,36 atau kategori B. Untuk sasaran strategis meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang yang diukur dengan indikator Indeks Keseuaian tata ruang dengan target di tahun 2019 adalah 95 persen dan berhasil mencapai realisasi sebesar 98,1 persen sehingga tingkat capaian adalah 103,26 persen dari target.
Untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur dengan nilai indek kualitas lingkungan hidup, pada tahun 2019 Kota Bima mentargetkan nilai indeks kualitas lingkungan hidup pada angka 75,00 dengan capaian sebesar 83,84. Dengan demikian ada kenaikan tingkat capaian sebesar 111 persen dari target.
Sementara sasaran strategis meningkatnya kualitas kawasan permukiman, target pada tahun 2019 kawasan kumuh di Kota Bima tersisa seluas 9,22 persen dari seluruh kawasan permukian. Capaian yang diraih lebih tinggi dari target yaitu pada angka 6,23 persen. Dengan demikian tingkat capaian adalah 127 persen dari target.
Sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur daerah ada beberapa aspek yang menjadi indikator diantaranya saluran drainase, panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan jaringan irigasi teknis. Target peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah 5 persen yang terealisasi sebesar 4,22 persen sehingga tingkat capaian adalah 84,4 persen dari target.
Selanjutnya sasaran strategis ketahanan terhadap bencana diukur dengan indikator indeks ketahanan daerah, pada tahun 2019 ditargetkan mencapai angka 80, realisasinya telah melampaui target tersebut yakni pada angka 84. Kenaikan nilai kapasitas ketahanan daerah anatara lain didukung oleh aspek perkuatan kebijakan dan kelembagaan. Pada tahun 2019 BPBD Kota Bima telah memiliki Pusdalops yang telah terintegrasi dengan pusat.
Dan sasaran strategis terakhir adalah meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban diukur dari indikator persentase penurunan angka kriminalitas. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari masyarakat korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun. Pada tahun 2018 tercatas sebanyak 863 kasus kriminalitas, sementara pada tahun 2019 terdapat 697 kasus. Dengan demikian terjadi penurunan sebanyak 19 persen melampau target 15 persen.
Usai menyampaikan beberapa gambaran secara garis besar kinerja pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2019. Wali Kota Bima juga menjelaskan beberapa keberhasilan pemerintah Kota Bima yang juga ditunjukkan dengan prestasi dan penghargaan diantaranya : (1) Kota Bima telah meraih Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan; (2) Meraih Juara Umum MTQ ke-28 Tingkat Provinsi NTB; (3) Puskesmas Mpunda sebagai salah satu PKM yang telah berhasil meraih predikat Akreditasi Utama; (4) Rumas Sakit Umum Daerah Kota Bima meraih Dua Bintang; (5) penghargaan dari Menteri Keuangan Terhadap Opini WTP sebanyak 5 kali berturut-turut; (6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meraih Kategori Baik terhadap penilaian penyelenggaraan pelayanan publik; (7) Penghargaan kepada Wali Kota Bima sebagai pembina umum terbaik karang taruna kabupaten/kota oleh Menteri Sosial; (8) Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atas penggunaan rimpu terbanyak dengan jumlah peserra 20.165 orang.
“Semua pencapaian tersebut hanya dapat diraih dengan kerja sama dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu atas nama Pemerintah Kota Bima saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, FKPD, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, serta media cetak dan elektronik atas dukungan, maupun kritik dan saran kepada pemerintah”, ungkap Wali Kota.
Baginya segala dinamika yang ada baik berupa kritik, saran maupun dukungan sebenarnya menunjukkan perhatian seluruh elemen yang peduli terhadap arah dan jalannya pembangunan daerah kita selama kritikan dan masukan tersebut disampaikan dalam koridor yang tepat, pemerintah daerah selalu membuka ruang untuk diskusi.
“Mari kita semua tetap berusaha berbuat yang terbaik bagi daerah ini, menyikapi perbedaan dengan arif dan membangun optimisme untuk mewujudkan daerah yang maju dan mandiri”, harap Wali Kota diakhir sambutannya.
Setelah penyampaian Pidato oleh Walikota Bima, acara dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus DPRD Kota Bima yang membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2019 yang baru saja disampaikan oleh Walikota Bima.
Hadir dalam agenda rapat Paripurna hari ini, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bima, Walikota Bima, FKPD Kota Bima, Asisten Lingkup Pemerintah Kota Bima, Kepala OPD lingkung Pemerintah Kota Bima, serta Camat dan Lurah lingkup Pemerintah Kota Bima. ***