Dalam arahannya Walikota Bima menyampaikan untuk pendataan tenaga honorer kategori II agar setiap kepala OPD, Kepala sekolah, maupun camat dan lurah harus memberikan data yang benar , akurat dan sesuai dengan fakta yang ada. Jangan sampai ada masalah dalam pendataan ini, sehingga Pemerintah bisa mengambil kebijakan yang sesuai dan terukur. Jika ada kami temukan pimpinan satker yang memanipulasi data honorer kategori II, maka pemerintah akan memberikan sanksi yang tegas kepada yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Jumlah anggaran yang Pemerintah gelontorkan untuk membiayai tenaga honorer kategori II ini bukan jumlah yang sedikit. Pemerintah menginginkan adanya timbal balik dari para tenaga honorer kategori II yaitu dengan menunjukan kinerja yang baik, disiplin yang baik dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Oleh karena demikian saya berharap kepada semua pimpinan satker untuk aktif membina, mengontrol dan mengawasi bagaimana kinerja tenaga honorer kategori II ini setelah dilakukannya pendataan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima

Setelah sambutan dan arahan Walikota Bima, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.