Asisten III Setda Kota Bima Dengarkan Hasil Evaluasi KIPP 2021

  • BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
  • Kamis, 26 Agustus 2021

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima Ir. Syamsuddin mendengarkan hasil evaluasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 yang berlangsung secara virtual oleh tim evaluasi KIPP di Aula Kantor Wali Kota Bima pada Kamis, 26 Agustus 2021.

Pelaksanaan evaluasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, didampingi pula oleh Kabag Organisasi Setda Kota Bima dan diikuti pula oleh Kepala Dinas Catatan Sipil beserta jajarannya serta kepala DPMPTSP beserta jajarannya karena dua dinas ini yang mengikuti KIPP untuk tahun 2021.

Pada tahap penilaian ada 6 (enam) aspek yang dinilai dalam evaluasi. Aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi.

Inovasi pelayanan publik ini juga dilakukan untuk mendorong berbagai strategi pelayanan publik di era adaptasi kebiasaan baru, agar layanan tidak terhambat dan tidak mengecewakan masyarakat “Melalui penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi".

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima Ir. Syamsuddin menanggapi apa yang disampaikan oleh tim penilai  dengan memberikan informasi tambahan seperti Pemerintah Kota Bima beberapa hari lalu telah meresmikan command centre sebagai salah satu pendukung dalam melayani masyarakat.

"Selain itu RT/RW juga sudah langsung bisa memberikan masukan dan keluhan masyarakatnya melalui aplikasi e-Lapor", jelasnya. ***

 

Berita Terbaru OPD

Pj Sekda Buka Bimtek Aparatur Kelurahan dan Pembinaan KPM

Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Bima Semester I Tahun 2025

Tampil Memukau di IGA 2025, Wali Kota Bima Paparkan 2 Inovasi Unggulan dan Tantangan Yang Dihadapi

Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan Gelar Silaturahmi dan Audiensi Bersama Ikatan Muhammadiyah Malang

Pj Sekda Kota Bima Hadiri Paripurna DPRD ke-2, Bahas KUA-PPAS dan Kebijakan Pembangunan 2026