Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menghadiri pelantikan dan pembekalan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kota Bima yang dilaksanakan di Hotel Mutmainnah,  Selasa 24 Januari 2023.

Pelantikan tersebut dihadiri oleh Kepala Imigrasi,  Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Jajaran Forkopimda, Camat se-Kota Bima, Kepala Rutan Kelas II B, Dandim 1608 Bima, Kapolres Bima Kota dan anggota PPS .

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Mursalin dalam arahannya mengatakan sebanyak 537 peserta mendaftar sebagai calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi hingga tes wawancara sebanyak 123 peserta.

"Proses ini transparan. Karena hasil setelah ujian CAT bisa langsung terlihat", jelasnya.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki wewenang untuk mengangkat Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih.

"Jangan sampai memilih petugas yang tidak bisa di atur oleh PPS", pesannya.

Lebih lanjut, beliau berpesan agar Seleksi penerimaan Pantarlih dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih.

"KPPS yang di angkat harus bekerja sungguh-sungguh demi suksesnya pemilihan umum serta harus bersikap netral atau tidak memihak kepada calon siapapun", harapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs. Alwi Yasin kembali mengingatkan bahwa PPS memiliki tanggung jawab yaitu Responsibilitas dan akuntabilitas.

"Niatkan pekerjaan itu untuk ibadah maka tugas dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik", imbuhnya.

Pelantikan tersebut dirangkai dengan pengambilan sumpah oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima dan Penandatanganan sumpah dan janji oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Bima.