Dalam penyelenggaraan APKASI Procurement Network yang berlangsung 27-28 November 2023, H. Mohammad Rum, Pj. Wali Kota Bima, terus membuktikan komitmennya untuk turut serta dan berpartisipasi aktif dalam event yang bertajuk "Expo & Forum" di Hall A Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan.

Acara prestisius ini dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, dengan tujuan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Fokusnya adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan belanja pengadaan barang dan jasa menggunakan produk UMKM serta koperasi.

Peserta Expo mencakup penyedia yang terdaftar dan yang akan mendaftarkan produk mereka pada e-katalog LKPP. Forum dan dialog berfokus pada kebijakan dan strategi, digitalisasi sistem pengadaan, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan mitigasi risiko dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kesempatan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa dan penggunaan TKDN dengan LKPP, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Dalam Negeri. Inisiatif ini digagas dan diselenggarakan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, mencerminkan komitmen untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal dan nasional.

Dalam keterangannya usai sesi I hari pertama gelaran APN 2023, H. Mohammad Rum Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, menunjukkan komitmen tinggi dalam menyikapi agenda Expo & Forum APKASI Procurement Network. Beliau secara tegas mendukung program pemerintah, khususnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Komitmen ini tercermin dalam upayanya untuk mendorong pemerintah Kota Bima, dalam mengoptimalkan belanja pengadaan barang dan jasa produk UMKM serta koperasi.

Dengan hadir di acara tersebut, Pj. Wali Kota Bima juga menunjukkan keseriusan dalam menjalin dialog, konsultasi, dan berpartisipasi dalam forum yang membahas kebijakan, strategi, digitalisasi sistem pengadaan, TKDN, dan mitigasi risiko kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan demikian, HM. Rum tidak hanya hadir sebagai peserta pasif, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang aktif dalam mendukung dan memajukan inisiatif pemerintah terkait pengadaan barang/jasa, terutama dalam mendukung potensi produk-produk lokal UMKM dan koperasi di Kota Bima.