Wakil Wali Kota Bima memimpin rapat koordinasi (rakor) kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir yang digelar di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Bima, Selasa, (11/11/2025).

Rapat tersebut dihadiri PJ Sekretaris Daerah Kota Bima, Asisten, Kalak BPBD, Kepala Dinsos, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Damkar, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas DLH Kota Bima, Kepala Dinas PUPR Kota Bima serta camat se-Kota Bima.

Dalam rapat tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Kota Bima melaporkan bahwa sebelumnya jajaran perangkat daerah telah melakukan pertemuan untuk memperkuat sistem dan proses penanganan banjir. Sejumlah langkah telah disiapkan, termasuk pembagian tugas lintas sektor sesuai Peraturan Wali Kota. BPBD ditetapkan sebagai koordinator utama dalam penanganan bencana.

“Aspek koordinasi ini sangat penting, mengingat banjir sering kali terjadi pada malam hari. Seperti tahun sebelumnya, kita kembali membuka dapur umum di BPBD, dengan Dinas Sosial bertugas mendistribusikan makanan. Kita juga perlu menyiapkan zona distribusi serta memperbaiki sistem yang belum optimal,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Bima Fery Sofiyan SH,  dalam arahannya menegaskan bahwa menghadapi cuaca ekstrem di akhir tahun 2025 hingga awal 2026, seluruh perangkat daerah harus berada dalam kondisi siaga penuh.

“Penanganan banjir bukan hanya soal niat dan tekad, tapi kesiapan nyata perangkat daerah. Mulai dari logistik, sarana-prasarana, hingga sumber daya manusia harus disiapkan sejak dini agar saat kejadian, kita bisa langsung bergerak cepat,” ujarnya.

Beliau juga menekankan pentingnya menghimpun seluruh potensi yang ada di BPBD, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya. “Kita harus mencari solusi terbaik dalam melayani masyarakat terdampak. Siapkan mobil tangki, air bersih, dan kebutuhan logistik. Susun langkah strategis dan daftar kebutuhan utama yang harus tersedia,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Bima menyampaikan bahwa kesiapan BPBD sudah mencapai tahap matang, termasuk pembangunan posko besar di kantor BPBD. Namun, ketersediaan logistik dapur umum masih terbatas dan perlu segera dilengkapi. “Laporan dari kelurahan sangat penting untuk mengetahui kondisi masyarakat terdampak. Sistem komando akan melibatkan TNI dan Polri,” jelasnya.

Kepala Ketahanan Pangan Kota Bima juga melaporkan kesiapan stok beras sebanyak 20 ton, sementara Kepala Dinas Sosial menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan satu unit mobil tangki, bantuan sosial berupa 100 dus mi instan, minyak goreng, 20 dus makanan siap saji, lebih dari satu ton beras, dua dapur umum, serta tenda, kasur lipat, dan selimut bagi warga terdampak.

Dari hasil rakor, disepakati dua titik dapur umum utama, masing-masing di Kantor BPBD dan Dinas Sosial. Dinas Pemadam Kebakaran juga memastikan kesiapan satu unit mobil tangki serta kebutuhan logistik untuk anggota.

“Untuk penanganan banjir tahun 2025, seluruh OPD harus siap bersinergi. Tim kaji cepat harus bekerja bersama lurah dan camat untuk melaporkan jumlah warga terdampak secara real time,” tegas Wakil Wali Kota.

Di akhir rapat, beliau menginstruksikan agar status siaga bencana segera diberlakukan. “Bangun tenda di setiap wilayah rawan, tentukan titik evakuasi, dan pastikan semua tahapan dijalankan sesuai SOP. BPBD sebagai koordinator utama harus berkoordinasi dengan seluruh lurah untuk memperbarui data warga terdampak. Semoga langkah kita hari ini dapat meminimalisir dampak banjir di Kota Bima,” tutupnya