Sebagai tindak lanjut arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos bergerak cepat merealisasikan pendirian lumbung sosial di tiga Kelurahan yang terdampak bencana, Senin 13 Desember 2021.

Hari ini proses penyiapan buffer stock sudah mulai berlangsung Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi  dan Tim Dirjen Linjamsos Kementerian RI  berkunjung ke salah satu tempat yang disiapkan sebagai buffer stock.

“Kami sudah koordinasikan lebih lanjut. Terdapat 3 titik untuk pendirian lumbung sosial,” kata Pantiyo Kasubdit logistik kemensos.

Mengutip arahan Mensos,  Kasubdit logistik kemensos menyatakan, pendirian lumbung sosial dimaksudkan sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, warga tetap terpenuhi kebutuhan makanannya. 

 "Lumbung bukan berdasarkan wilayah administratif tapi berdasarkan letak geografis, maka misalnya di Kecamatan Asakota ada lumbung sosial , tapi kecamatan lain tidak ada lumbung, itu bisa dialihkan ke Kecamatan lain," jelasnya.

Di dalam lumbung sosial akan diisi berbagai kebutuhan logistik yang sangat dibutuhkan warga pada saat terjadi bencana. Di antaranya, bahan makanan dan bahan bakar minyak.

Terkait dengan pendirian lumbung sosial di 3 titik yaitu Kecamatan Asa Kota, Kecamatan Rasana.e Barat dan Kecamatan Mpunda tersebut, Kemensos menyalurkan bantuan berupa beras sebanyak 1,2 ton, makanan anak sebanyak 24 Dos, sarden 60 kaleng, matras, Air mineral 12 dos, Mie instan 60 dos, Kecap 12 dos , saos 12 dus, kasur , selimut 50  lembar masing-masing lumbung, jenset 3 unit, Kabel, colokan 3 unit, pompa air 3 unit, Tando air 1.100 liter masing-masing 3 unit, instalasi air, obat-obatan berada di gudang logistik Dinas Sosial Kota Bima.

Sementara itu dalam sambutannya, Wali Kota Bima H. M. Lutfi menyampaikan Lumbung sosial atau "buffer stock" menjadi salah satu kebijakan umum Mensos dalam membantu kelangsungan hidup masyarakat yang terkena dampak bencana. Lumbung sosial didirikan di sejumlah daerah rawan bencana. Gundulnya hutan dan gunung menbawa dampak terhadap banjir.

"Saya mengharapkan Lurah-Lurah berkoordinasi dengan masyarakat agar tidak menanami jagung dilereng-lereng yang dekat dengan pemukiman masyrakat," harapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Bima mengatakan terkait dengan SPPT yang di keluarkan akan di kaji ulang karena SPPT itu hanya untuk mengelola bukan kepemilikan.

"Kita menginginkan bagaimana wilayah kita ini aman dan jika ada yang merusak hutan maka SPPT yang diberikan akan dicabut," tegasnya.

Oleh karena itu Wali Kota Bima mengajak seluruh komponen masyarakat khususnya di Kota Bima, tidak hanya dari unsur pemerintah untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Dengan normalisasi lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem itu sangat penting, salah satu langkah yaitu dengan membuat sumur resapan air

"Karena ini bukan urusan pemerintah saja, baik pusat atau daerah, ini urusan kita semua dan insya Allah pasti kita bisa keluar dari situasi ini,” tutupnya.