Bertempat di Paruga Nae Convention Hall, Pelantikan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB dilaksanakan. Sekretaris Daerah Drs. H Mukhtar, MH yang mewakili Wali Kota Bima bersama dengan para pejabat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), pejabat lingkup Sekretariat Daerah Kota Bima seperti seluruh Asisten, Staf Ahli, seluruh Kepala Perangkat Daerah, serta seluruh Kepala Camat dan Lurah sekota Bima. (20/12). Dengan tema "Membangun Sinergitas Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana Secara Terencana dan Terkoordinasi Menuju Kota Bima Yang Tangguh" secara resmi Forum Pengurangan Risiko Bencana telah dilantik secara langsung oleh Sekretaris Daerah.

Ketua Umum Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Syamsurih mengungkapkan bahwa kehadiran FPRB tak lain adalah sebagai garda pencegahan dan penanggulangan akan bencana yang kerap menimpa masyarakat Kota Bima hampir setiap tahunnya.

"Mengingat kondisi kota bima yang rawan akan bencana, sehingga dgn hadirnya FPRB diharapkan bisa mengurangi risiko bencana."

Selanjutnya beliau turut mengusulkan akan dibuatnya sebanyak 5 dapur umum di setiap kecamatan di Kota Bima guna membantu proses pendistribusian makanan kepada masyarakat terdampak bencana di kemudian hari. Langkah ini merupakan bentuk pencegahan dan penanggulangan ketika terjadinya kesulitan masyarakat akan makanan yang layak.

"Di umur yang ke delapan tahun dalam menyumbangkan pemikiran, gagasan dan aksi nyata ini, kami mengharapkan agar usulan 5 dapur umum dapat direalisasikan demi semakinbaiknya kinerja dari relawan yang ada." Harap Ketua Umum FPRB.

Dikesempatan yang sama Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra S Ik turut mengharapkan sumbangsih tenaga dan pemikiran yang maksimal dari Forum yang dilantik pada Senin pagi ini, khususnya pada kondisi deteksi bencana yang harus diperhatikan dengan seksama.

"Dengan adanya forum ini saya berharap bisa lebih mengutamakan pada saat pra bencana, atau deteksi identifikasi bencana."

Pentingnya reboisasi dan sosialisasi tentang pentingnya peran hutan dan pohon bagi lingkungan juga menjadi penekanan penting yang disampaikan oleh Kapolres Bima Kota. Masyarakat harus diberikan pemahaman dan edukasi agar tak sembarang dalam melakukan penebangan pohon secara ilegal. Dengan demikian peran FPRB menjadi penting untuk hadir ditengah masyarakat.

"Langkah penanggulangan juga diperlukan seperti bagaimana langkah kita untuk reboisasi atau penanaman pohon kembali, Sosialisasi tentang pelarangan pembakaran lahan dan penebangan pohon secara ilegal." Pesan Kapolres Bima Kota.

Diungkapkannya pula, sinergi dan kerjasama semua pihak diperlukan untuk menyatukan persepsi dan tujuan demi kepentingan masyarakat. Dengan tegas beliau menyatakan siap berkontribusi dan bersinergi agar permasalahan kebencanaan dapat segera teratasi dengan maksimal.

"Besar harapan saya karena menjadi hal yang strategis. Kami dari Polres siap bersinergi dan bekerjasama, mulai dari pencegahan, hingga pasca bencana, dengan leadership yang bagus tentunya akan mensukseskan usaha bersama." Tegas Kapolres Bima Kota.

Sejalan dengan Kapolres Bima Kota, Dandim 1608 yang diwakili oleh Kasdim 1608 mengharapkan hal yang sama. Komunikasi dan kerjasama menjadi hal penting yang perlu untuk diperhatikan agar tak terjadi miss komunikasi diantara berbagai pihak. Hal ini dikarenakan menyangkut dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat Kota Bima yang belakangan terakhir selalu dihantui oleh perasaan tidak nyaman dan was-was ketika hujan mulai turu .

"Perasaan was was yang dialami masyarakat dalam waktu belakangan ini sangat amat tidak nyaman untuk dirasakan. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua khususnya bagi BPBD dan organisasi kemanusiaan dan kebencanaan. Tentunya peranan FPRB ini menjadi sangat penting, sehingga tanggap bencana bisa dilakukan dengan maksimal." Singkat Kasdim 1608.

Dipuncak acara Sekretaris Daerah menerjemahkan arti dari "Mbojo Matenggo" yang berarti "Bima Yang Tangguh" serta dilanjutkan oleh ucapan selamat dan penghargaan kepada FPRB. 

"semoga amanah dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga resiko bencana bisa diminimalisir."

Menjawab usulan dari Ketua Umum FPRB tersebut, Sekretaris Daerah telah sepakat untuk membangun lima dapur umum di lima kecamatan di Kota Bima. Adapun pembangunan dapur umum tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang.

"Bersama anggota DPRD, kami telah menyetujui pembukaan lima dapur umum di lima kecamatan. Disamping itu juga terdapat dapur umum yang dibangun oleh bapak Kapolres Bima Kota." Jelas Sekretaris Daerah.

Melalui metaforanya pula, Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa bencana yang terjadi di Kota Bima bukanlah sebuah kebetulan atau takdir semata, melainkan adalah hasil ulah kita sebagai manusia yang tak hentinya merusak keseimbangan dan kebaikan alam.

"Banjir tidak salah, yang salah kita, karena sejatinya banjir tidak akan terjadi jika hutan kita masih subur dan rindang. Mari kita jaga hutan sehingga hutan bisa jaga kita." 

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan laporan capaian vaksinasi covid-19 di Kota Bima yang berjalan dengan sangat baik dan signifikan. Selaras dengan tujuan pemerintah Provinsi NTB yang menargetkan capaian vaksinasi covid-19 pertama mampu mencapai 80% dan 60% untuk vaksin kedua. Dengan dukungan dari berbagai pihak khususnya gerakan yang diprakarsai oleh Polres dan TNI melalu kegiatan Gebyar Vaksin Berhadiah yang berlangsung di Lapangan Serasuba pada 18 desember lalu mampu menarik animo dan kesadaran masyarakat Kota Bima.

"Tugas lain yang menunggu, bagaimana mencapai vaksinasi 80% dosis pertama dan 60% dosis kedua. Ucapan terima kasih kepada kapolres dan dandim yang telah secara maksimal membantu dalam pencapaian vaksinasi kita." Tutup Sekretaris Daerah.

*****