Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, menggelar pertemuan silaturahmi dengan perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada Senin, 12 Februari 2024, di Ruang Wali Kota Bima. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas progres pengurusan permohonan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terkait rencana pembangunan Tracking Mangrove di kawasan wisata Amahami dan obyek wisata Lawata.

Dalam arahannya, HM. Rum meminta kepada Dr. Munawar, S.Pi., M.Ec.Dev, Perencana Ahli Madya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, untuk memberikan dukungan dalam berbagai program Pemerintah Kota Bima guna mempercepat pembangunan bahari di wilayah tersebut agar dapat menyamai kota-kota lain di Indonesia.

Sementara itu, Dr. Munawar menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki berbagai program unggulan yang dapat diadopsi oleh daerah, dengan sumber pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini menunjukkan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan, serta potensi pengembangan pariwisata bahari di Kota Bima. Beliau menginformasikan bahwa terdapat 5 kebijakan KKP berbasis Ekonomi Biru, yaitu Perluasan kawasan konservasi, Penangkapan ikan terukur berbasis kuota, Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan yang terakhir adalah Pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Lebih jauh Dr. Munawar, S.Pi.,M.Ec.Dev menguraikan beberapa derivasi program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2024 meliputi peningkatan Produksi Perikanan dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan budidaya ikan, peningkatan kualitas pakan, serta pemberdayaan nelayan dan petani ikan.

Prioritas derivasi program selanjutnya adalah Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dengan fokus pada pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk pengawasan penangkapan ikan yang ilegal dan pembinaan terhadap wilayah konservasi laut.

Munawar juga menjelaskan bahwa KKP RI juga memiliki program Pemberdayaan Ekonomi Kelautan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan melalui pengembangan usaha perikanan skala kecil dan menengah, serta pembinaan koperasi dan kelompok usaha bersama.

Menutup keterangannya Dr. Munawar mengungkapkan bahwa KKP juga sedang melakukan Pengembangan Pariwisata Bahari dengan cara menggalakkan pengembangan destinasi pariwisata bahari untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, termasuk promosi obyek wisata bahari dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Dan yang terakhir adalah program Konservasi Ekosistem Laut guna melindungi dan memulihkan ekosistem laut serta habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun melalui program konservasi dan restorasi yang berkelanjutan.

H. Mohammad Rum menyambut baik adanya berbagai program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk itu beliau berkomitmen untuk menyusun strategi kebijakan yang linear dengan arah kebijakan kementerian guna memacu percepatan pembangunan di Kota Bima yang bermuara pada terwujudnya masyarakat Kota Bima yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.