Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB menggelar rapat kordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan pada Selasa (26/3) bertempat di Aula Kantor Bappenda NTB, Mataram dengan sejumlah agenda pembahasan diantaranya agenda finalisasi draft instruksi gubernur tentang tax clearance dan pembahasan teknis pelaksanaan tax clearance.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Bina APP dan LPB, Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, zdinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan da Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian.Rapat kordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terkait dengan pelaksanaan tax clearance tersebut dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta meningkatkan penerimaan pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) guna kelancaran pembangunan di Provinsi NTB.

Sumber : https://bappenda.ntbprov.go.id/Berita/Detail/251