Wali Kota Bima menekankan bahwa penyusunan RAPBD 2026 harus dilakukan secara lebih awal dan tertib sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menyoroti perlunya penyesuaian dan pembenahan Standar Satuan Harga (SSH) agar tidak menimbulkan permasalahan administrasi keuangan.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Bima didampingi Wakil Wali Kota Bima pada rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bertempat di Aula Parenta, Ruang Rapat Wali Kota Bima, pada Selasa, 20 Mei 2025.

“Kita tidak ingin ada temuan berulang. Semua komponen anggaran, termasuk SSH, harus dirancang dengan benar sejak awal,” tegas Wali Kota Bima.

Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan juga mendorong peningkatan koordinasi antarperangkat daerah agar seluruh program prioritas kepala daerah dapat terakomodasi dengan baik dalam RAPBD 2026, di antaranya revitalisasi kawasan eks terminal, pemanfaatan aset daerah, serta pengadaan lahan untuk kepentingan sosial.

Rapat juga membahas pentingnya penyusunan APBD perubahan serta penyempurnaan penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara cermat dan sesuai ketentuan.

Fokus utama rapat adalah membahas langkah strategis penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 serta mengevaluasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Inspektur, Asisten I, Staf Ahli, Kabag OPA, Kabag Hukum, dan Kabag AP.